Kesadaran Budhi

TIAP keputusan untuk melangkah dalam kehidupan ini seharusnya datang dari kesadaran budhi bukan dari dorongan hawa nafsu. Apalagi keputusan itu menyangkut hal-hal yang bersifat strategis. Kata Upanisad menyatakan kesadaran budhi itu diibaratkan sais kereta dan pikiran itu tali kekang kuda kereta. Sedangkan kuda penarik kereta adalah nafsu atau indria. Kalau keputusan itu ditetapkan berdasarkan dorongan bahwa nafsu akan kehendak kuda itulah yang akan membawa kereta meurut enaknya sang kuda tanpa melalui kendali. Kalau demikian keadaannya jelas hidup ini berjalan hanya berdasarkan dorongan hawa nafsu belaka. Karena itu Swami Satya Narayana menyatakan, nischa yatmika budhih. Artinya budhilah yang memiliki kemampuan membuat keputusan. Kalau keputusan dibuat tanpa kesadaran budhi maka langkah dalam hidup ini akan ngawur tanpa arah. Timbulnya kekerasan struktural disebabkan oleh kesalahan struktural dalam menetapkan suatu kebijakan. Banyak kebijakan struktural hanya diambil berdasarkan dorongan emosional belaka. 

Kekerasan struktural adalah kekerasan yang muncul karena kebijakan struktural yang mengecewakan publik. Kekerasan struktural itu dapat dibedakan dengan kekerasan kultural. Kekerasan kultural itu adalah kekerasan yang memang merupakan budaya dari suatu masyarakat yang berwatak keras dari pembawaannya. Kekerasan struktural itu terjadi karena umumnya orang-orang yang memiliki akses di struktural seperti para birokrat, para investor dan para pemimpin ormas/orpol sering mengambil keputusan dengan mengabaikan aspirasi masyarakat sipil yang akan kena langsung akibat keputusan tersebut. 

Di samping itu proses pengumpulan dan penganalisisan data (maya dan upeksa) sebelum memutuskan suatu kebijakan kurang ditangani dengan kesadaran budhi yang tinggi. Semestinya setiap kebijakan yang akan ditetapkan didahului oleh proses pengumpulan dan penganalisisan data yang memadai. Selanjutnya dilakukan proses penetapan beberapa alternatif (Indrajala). Setiap alternatif yang ditetapkan lebih lanjut dilakukan lagi penganalisisan yang lebih mendalam tentang berbagai dimensi yang terkandng dalam setiap alternatif yang dirumuskan. Dimensi yang harus paling mendapatkan perhatian adalah menyangkut masalah kepentingan masyarakat luas. 

Selain itu dampak sampingan dari kebijakan yang akan ditetapkan yang mengandung risiko tinggi merugikan rakyat banyak dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjangnya. Karena itu pemegang jabatan yang menentukan nasib orang banyak harus rela berkorban untuk melepaskan egoisme pribadi. Jangan mengambil keputusan karena merasa punya kekuasaan. Apalagi merasa memiliki kewenangan mengatur dana publik untuk menyukseskan setiap ambisi pribadi tertentu. Menjaring aspirasi masyarakat memang bukan pekerjaan gampang. Karena itu pejabat publik hendaknya tidak mudah marah dan tersinggung dalam menampung aspirasi rakyat banyak yang sangat pluralistik. 

Pejabat publik dalam menjaring aspirasi masyarakat yang semakin pluralistik itu hendaknya memposisikan diri sebagai pelayan publik. Sikap seperti itu akan dapat meredam gejolak egoisme pribadi yang sempit. Sikap itu akan menimbulkan sikap hidup yang sederhana. Kitab suci menyatakan bahwa kesederhanaan itu awal dari kebijaksanaan. Kesederhanaan itu akan mendorong munculnya kesadaran budhi menguatkan pikiran dalam mengendalikan indria. Kalau egoisme yang kuat menguasai diri pejabat publik maka munculah rasa berkuasa yang tidak boleh dikritik. Anggaran yang dipegangnya itu pun dianggap miliknya. Sifat Ahamkara pun akan menguasai diri sang pejabat publik. Kalau sudah Ahamkara (egoisme) menguasai maka kesadaran budhi akan lenyap. 

Bhagawad Gita II.63 menyatakan bahwa kalau kebingungan egoisme (Vibrahmah) yang muncul dalam diri maka muncullah smrti bhramsat. Artinya, kacaunya ingatan. Dari ingatan yang kacau itulah akan hilang kesadaran budhi. Tanpa kesadaran budhi tidak mungkin menetapkan suatu kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Semasih pejabat publik dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan pendekatan kekuasaan dan kewenangan itu maka akan sulit mendapatkan kesadaran budhi. Kebijakan yang diputuskan tidak berdasarkan kesadaran budhi dapat dipastikan tidak akan mampu memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat yang sangat pluralistik ini. Karena itu pejabat publik yang dikuasai oleh sifat egoisme akan mudah terprovokasi oleh mereka-mereka yang suka memuji dan mengiyakan apa saja yang dikatakan oleh sang pejabat. Memuji dan mengiyakan itu umumnya untuk menyukseskan kepentingannya yang sempit mendapatkan fasilitas dari sang pejabat yang lupa diri itu. 

sumber : www.balipost.com